RSS
 

Peran Pemerintah dan Pengadilan Hubungan Industrial

09 Oct

Setiap perusahaan yang berdiri tentu memiliki visi, misi serta program-program yang mendukung visi dan misinya. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan kerjasama dari seluruh pihak perusahaan agar tercapai tujuan yang maksimal. Namun, seiring waktu, keadaan dapat berubah karena terdapat perbedaan pendapat serta keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Adanya ketidaksesuaian antar pekerja dan perusahaan itulah yang menimbulkan suatu perselisihan.

Apabila terabaikan, masalah perselisihan ini dapat menimbulkan berbagai kekacauan di tengah masyarakat dan meresahkan masyarakat lainnya. Maka dari itu diperlukan pihak-pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Perselisihan dapat dihindari dan diatur baik oleh Pemerintah, aparatur Negara, maupun oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, Pemerintah cenderung berperan untuk mencegah, sedangkan aparatur Negara berperan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi.

Sebagai mahasiswa yang berkonsentrasi pada aspek sumber daya manusia, kita perlu memperhatikan juga mengenai penyelesaian konflik dalam perusahaan yang tentu berkaitan erat dengan para pekerjanya. Dalam hal ini, akan dibahas mengenai berbagai peran – apa saja dan bagaimana, yang dilakukan oleh Pemerintah serta pengadilan dalam kaitannya dengan hubungan industrial.

Makalah selengkapnya bisa dibaca di sini:

Makalah Peran Pemerintah dan Pengadilan Hubungan Industrial

 

Leave a Reply

 
CAPTCHA Image
*

 
  1. Muhamad Iqbal Azhari

    October 19, 2014 at 8:02 pm

    Setiap negara memiliki peraturan didalam segala hal dan yang membuat dan mengawasi peraturan itu adalah pemerintah. salah satunya adalah peraturan pemerintah tentang perusahaan dan ketenaga kerjaan. seperti yang telah dijelaskan dalam makalah diatas pemerintah sangat berpengaruh perannya.sehingga dalam hal ini pemerintah harus menentukan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga harus melindungi karyawan dan memberikan kebijakan dalam menaikan kemampuan yang dimiliki kaum buruh.

     
  2. Okky Sandy Pranata

    October 19, 2014 at 8:23 pm

    NAMA : OKKY SANDY PRANATA
    NIM :125030207111021
    HUBUNGAN INDUSTRIAL KELAS A
    PERAN PEMERINTAH DAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUTRIAL
    Sistem hukum yang dianut oleh suatu negara, pada dasarnya ada dua macam, yaitu;
    a. Anglo Saxon (Common Law System) dimana sumber hukum yang utama adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati para pihak.
    b. Eropa Continental (Civil Law System), dimana peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan sumber hukum yang utama

    Peran Pemerintah pada Hubungan Industrial
    Dalam hal mencegah perselisihan hubungan industrial, pemerintah berperan penting karena bertindak sebagai pengayom, pembina dan pengawas di dalam Hubungan Industrial. Pemerintah menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja secara berkesinambungan yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan perencanaan tenaga kerja mikro serta disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi:
    1. Pelatihan Kerja
    2. Penempatan Tenaga Kerja
    3. Perluasan Kesempatan Kerja
    4. Menetapkan Kebijakan Pengupahan yang Melindungi Pekerja
    5. Memfasilitasi usaha-usaha produktif pekerja
    6. Menetapkan Kebijakan dan Memberikan Pelayanan
    7. Memfasilitasi Penyeleaian Hubungan Industrial
    8. Mensahkan Peraturan-peraturan dan Perjanjian kerja bersama
    9. Melakukan Pengawasan dan Penegakan aturan Ketenagakerjaan
    10. Menerima Pemberitahuan Mogok Kerja
    11. Memediasi Perundingan dalam Mogok Kerja
    12. Mengantisipasi terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja
    13. Melakukan Pembinaan
    14. Melakukan Penawasan
    15. Melakukan Penyelidikan
    Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
    Untuk mengetahui kedudukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam susunan badan peradilan di Indonesia, maka terlebih dahulu harus diketahui badan-badan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di dalam Konstitusi kita pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 telah
    mengatur badan-badan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh 2 (dua) lembaga, yaitu
    Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.Mahkamah Agung mengawal undang-undang dan peraturan perundang-undangan dibawahnya, sedangkan Mahkamah Konstitusi mengawal Undang-Undang Dasar 1945.
    pada tahun 2004 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI), yang dengan undang-undang tersebut dibentuklah pengadilan khusus yang diberi nama Pengadilan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
    merupakan pengadilan khusus yang berbeda pada lingkungan peradilan umum (Pasal 55 UUPPHI). Pengadilan Hubungan Industrial tersebut dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap perselisihan hubungan industrial. Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk pada Pengadilan Negeri di setiap Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. Sampai saat ini ada 33 PHI yang telah diresmikan di seluruh Indonesia. Di Kabupaten/Kota yang pada industri nantinya akan dibentuk PHI pada Pengadilan Negeri setempat.
    Susunan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)
    Susunan PHI pada Pengadilan Negeri terdiri atas:
    1. Hakim
    2. Hakim Ad Hoc
    3. Panitera Muda
    4. Panitera Pengganti
    Sedangkan susunan PHI pada Mahkamah Agung terdiri atas:
    1. Hakim Agung
    2. Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung
    3. Panitera
    Di samping adanya Hakim dalam PHI, proses pemeriksaan perkara juga membutuhkan petugas yang mengurusi masalah administrasi. Mulai dari administrasi pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, persidangan, putusan, penyampaian putusan sampai dengan eksekusi. Tugas-tugas ini dilaksanakan oleh Panitera dan Juru Sita Pengadilan. Tugas-tugas kejurusitaan yang dalam UUPPHI dilaksanakan oleh Panitera Pengganti, harus diartikan dilaksanakan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri yaitu ditugaskan oleh PHI dengan Surat Keputusan Khusus.
    Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
    a.Pada tingkat pertama Pengadilan Hubungan Industrial:
    1) Perselisihan hak, perselisihan hak merupakan suatu kejadian dimana hak salah satu pihak yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, tidak didapatkanya.
    2) Perselisihan pemutusan hubungan. Perselisihan PHK adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak ( Pasal 1 angka 4 UUPPHI). Jadi Perselisihan PHK itu timbul setelah adanya PHK yang dilakukan oleh salah sat tu pihak, yang mana ada salah satu pihak yang tidak menyetujui atau keberatan atas adanya PHK tersebut. Perselisihan
    b. Pada tingkat pertama dan terakhir Pengadilan Hubungan Industrial:
    1) Perselisihan kepentingan, adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 angka 3 UUPPHI).
    2) Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 2 Tahun 2004, perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikat pekerjaan.

    Penyelesaian Perselisihan di Luar Pengadilan
    Perselisihan hukum yang bersifat individual atau kolektif dapat diselesaikan oleh pengadilan dan di luar pengadilan tetapi perselisihan kepentingan yang sifatnya individual maupun kolektif hanya dapat diselesaikan diluar pengadilan karena tidak mempunyai landasan hukum. Sistem penyelesaian perselisihan diluar pengadilan dapat dibedakan antara penyelesaian perselisihan dengan mengikutsertakan pihak ketiga dan penyelesaian perselisihan tanpa campur tangan pihak ketiga.

     
  3. ervanda wildam P 115030205111001

    October 20, 2014 at 7:10 am

    Nama: Ervanda Wildam P
    Nim: 115030205111001
    kelas A

    PERAN PEMERINTAH DAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.

    misinya. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, diperlukan kerjasama dari seluruh pihak perusahaan agar tercapai tujuan yang maksimal. Namun, seiring waktu, keadaan dapat berubah karena terdapat perbedaan pendapat serta keinginan-keinginan yang tidak tercapai. Adanya ketidaksesuaian antar pekerja dan perusahaan itulah yang menimbulkan suatu perselisihan.

    Apabila terabaikan, masalah perselisihan ini dapat menimbulkan berbagai kekacauan di tengah masyarakat dan meresahkan masyarakat lainnya. Maka dari itu diperlukan pihak-pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Perselisihan dapat dihindari dan diatur baik oleh Pemerintah, aparatur Negara, maupun oleh masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, Pemerintah cenderung berperan untuk mencegah, sedangkan aparatur Negara berperan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi